Cart masih Kosong

Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya

Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya

Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya

Lilik Mulyadi, S.H., M.H.

Citra Aditya 2007
444 hlm
Rp 65,000
Disk: 10 %
Tidak tersedia

Deskripsi

Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya
Lilik Mulyadi, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN, TUJUAN, DAN SIFAT HUKUM ACARA PIDANA

B. ASAS-ASAS UMUM DARI HUKUM ACARA PIDANA

C. SELAYANG PANDANG TERHADAP SEJARAH SINGKAT

PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

1. Hukum Acara Pidana pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda

2. Hukum Acara Pidana pada Masa Pemerintahan Pendudukan Bala Tentara

Jepang

3. Hukum Acara Pidana pada Masa Proklamasi Kemerdekaan RI dan

menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1951

4. Hukum Acara Pidana Masa Undang-Undang Nomor Tahun tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D.SEKILAS TENTANG JENIS PELIMPAHAN PERKARA MENURUT

HUKUM CARA PIDANA PADA PRAKTIK PERADILAN

1. Acara Pemeriksaan Biasa

2. Acara Pemeriksaan Singkat

3. Acara Pemeriksaan Cepat



BAB II PERIHAL PEMBUKTIAN DAN ALAT-ALAT BUKTI SERTA SISTEM

PEMBUKTIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

ACARA PIDANA DAN PERMASALAHANNYA DALAM TEORI DAN

PRAKTIK

A. PERIHAL PEMBUKTIAN DAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM

ACARA PIDANA

B. ALAT-ALAT BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG

HUKUM ACARA PIDANA DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA

YANG TIMBUL DALAM TEORI DNA PRAKTIK

1. Keterangan Saksi

2. Keterangan Ahli

3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan Terdakwa

C. SEPINTAS KILAS TERHADAP TEORI-TEORI TENTANG SISTEM

PEMBUKTIAN MENURUT ILMU PENGETAHUAN HUKUM ACARA

PIDANA

1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (Positief

Wettelijke Bewijs Theorie)

2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (Conviction Intime/

Conviction Raisonce)

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief

Wetteljke Bewijs Theoris)

D. SEBUAH POLARISASI PEMIKIRAN TERHADAP SISTEM PEM-

BUKTIAN MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA

PIDANA DAN PENERAPANNYA DALAM PRAKTIK





BAB III PERIHAL RUANG LINGKUP SECARA TEORETIK TERHADAP

DIMENSI PUTUSAN HAKIM DALAM KITAB UNDANG-UNDANG

HUKUM ACARA PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA PADA

PRAKTIK PERADILAN

A. PENGERTIAN DAN JENIS PUTUSAN HAKIM

B. SISTEMATIKA FORMAL PUTUSAN HAKIM MENURUT KITAB

UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

C. ASPEK-ASPEK YANG KERAP KURANG DIPERHATIKAN HAKIM

SECARA KASUISTIK DALAM MEMBUAT PUTUSAN PADA

PRAKTIK PERADILAN

D. BENTUK-BENTUK PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA

PIDANA MENURUT TEORETIK DAN PRAKTIK

1. Putusan Bebas (Vrijspraak/Acquittal)

2. Putusan Penglepasan dari Segala Tuntuta Hukum (Onslag van alle

Rechtsvelvolging)

3. Putusan Pemidanaan (Verordeling)



BAB IV PERIHAL CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN PUTUSAN

HAKIM DALAM PERKARA PIDANA PADA PRAKTIK PERADILAN

A. LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN

1. Format Formal/Kerangka Dasar dari Putusan Hakim

2. Pencantuman Tuntutan Pidana/Requisitoir, Pleidoi/Clemensie, dan

Surat Dakwaan

3.Teknis Redaksio anal Pencantuman Keterangan Para Saksi, Terdakwa,

dan Barang Bukti

B. PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YURIDIS TERHADAP

TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN DAN TANGGAPAN

SERTA PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TUNTUTAN

PIDANA DAN PLEIDOI DARI PENUNTUT UMUM/PENASIHAT

HUKUM

C. PENEGASAN TENTANG TINDAK PIDANA YANG TERBUKTI/

TIDAK TERBUKTI DILAKUKAN OLEH TERDAKWA DAN PER-

TIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERHADAP LAMANYA PEN-

JATUHAN PIDANA (SENTENCING/STARFTOEMETING)

D. AMAR/DIKTUM PUTUSAN HAKIM DAN SEGALA ASPEKNYA

E. BENTUK, FORMAT, DAN PENGETIKAN PUTUSAN HAKIM



BAB V PERIHAL UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM

SERTA PROSEDURALNYA DALAM TEORI DAN PRAKTIK

A. PENGERTIAN UMUM TENTANG UPAYA HUKUM

(RECHTSMIDDELEN)

B. UPAYA HUKUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA SESUAI

TEORI DAN PRAKTIK

1. Upaya Hukum Biasa (Gewone Rechtsmiddelen)

a. Perlawanan/verzet

b. Banding (revisi/hoger beroep)

1) Prosedural administrasi permintaan banding

2) Akibat dan alasan diajukan permintaan banding

3) Tata cara dan putusan peradilan tingkat banding

c. Kasasi/cassatie

1) Prosedural administrasi pengajuan kasasi

2) Alasan-alasan pengajuan permintaan kasasi

3) Tata cara dan putusan peradilan singkat kasasi



2. Upaya Hukum Luar Biasa (Buitengewone Rechtsmiddelen)

a. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (cassatie in het

belang van hetrecht)

1) Prosedural administrasi permintaan pemerikasaan tingkat kasasi

demi kepentingan hukum

2) Alasan-alasan diajukan permintaan pemerikasaan tingkat kasasi

demi kepentingan hukum

3) Tata cara dan putusan tingkat kasasi demi kepentingan hukum

4) Perbedaan kasasi dengan kasasi demi kepentingan hukum

b. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap (herziening)

1) Prosedural administrasi pengajuan pemeriksan peninjauan

kembali

2) Alasan-alasan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan

peninjauan kembali

3) Tata cara dan putusan peninjauan kembali



BAB VI REKAPITULASI



DAFTAR KEPUSTAKAAN



DAFTAR LAMPIRAN



LAMPIRAN I: SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PUTUSAN

a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 1983

b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 1983

c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 1983

d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1984

e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1985

f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 1985

g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 1992

h. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998

i. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000

j. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2001

k. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2001



LAMPIRAN II: PUTUSAN BEBAS

�� (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 75/Pid.B/1993 PN Sby. tanggal 19

Maret 1994

�� Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 910 K/Pid/1994 tanggal 5

November 1994



LAMPIRAN III: PUTUSAN PENGLEPASAN DARI SEGALA TUNTUTAN

HUKUM

�� Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 147/KTS/1983/PN.Sim tanggal 12

Juni 1984

�� Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 202/Pid/1/PT Mdn. tanggal 31

Desember 1984

�� Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 325 K/Pid/1985 tanggal 27 Oktober 1986



LAMPIRAN IV: PUTUSAN PEMIDANAAN

�� Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 9/Pid.B/1992/PN.Sri tanggal 12 Januari

1993

�� Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor 08/Pid.B/1993/PTIrja tanggal 12

Februari 1993

�� Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 689 K/Pid/1993 tanggal 29 Oktober 1993


Rekomendasi



Khatulistiwa Online | khatulistiwadotnet@gmail.com
Alamat : Jl. Cendrawasih, No. 642 B - RT. 15, RW. 27 Maguwo - Banguntapan - Bantul Yogyakarta
Tel 0274-8081717, SMS/WhatsApp 08886811968, BBM 746663F1