Cart masih Kosong

UU Agraria

UU Agraria

UU Agraria

Redaksi (Penghimpun)

Sinar Grafika 2009
422 hlm
Rp 55,000
Disk: 10 %

Deskripsi

"Undang-Undang Agraria"

Agraria atau pertanahan dewasa ini menjadi topik yang penting dan sering dibahas. Menyempitnya lahan pertanahan yang bersifat produktif maupun nonproduktif secara langsung maupun tidak langsung dapat memacu timbulnya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan

Dikeluarkan Undang-undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria paling tidak diharapkan dapat mencegah setiap pelanggaran yang ada dan mengatur cara penyelesaiannya.

Buku ini dilengkapi dengan 5 peraturan pemerintah, 24 peraturan setingkat menteri, dan 4 surat edaran ditjen yang berkaitan dengan masalah pertanahan. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum khususnya dan para pengguna umumnya.

Daftar Isi

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agararia
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggugan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pememrintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/Bangunan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1994 Tanggal 2 Maret 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah atau Tanah dan Bangunan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tanggal 18 Maret 1994 tentang penetapan Besarnya Presentase Nilai Jual Kena Pajak Bumi dan Bangunan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
8. Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertifikat Hak Tanggungan
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit tertentu
10. surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 110-1039 Tanggal 18 April 1996 tentang penyampaian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Undang-undang Hak Atas Tanggungan) dan Peraturan menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1996
11. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang tata cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal
12. Surat Edaran Menteri Negar Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-3827 Tanggal 12 Desember 1994 tentang Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal
13. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
15. Keputusan Menteri Keuangan Repubik Indonesia Nomor 83/KMK.04/1994 Tanggal 19 Maret 1994 tentang Penggunaan Penerimaan Pajak Bumi Bnagunan Bagian Pemerintah Pusat
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/KMK.04/1994 Tanggal 1 Juni 1994 tentang Perubahan Atas Lampiran III (Tiga), IV (Empat), V (Lima), VI (Enam) eputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.04/1993 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Beli Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
16. Keputusan Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya dalam Rangka Pemberian Sertifikat Hak Tanah yang Berasal dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan hak Tanah Adat dan Konversi Bekasa Hak Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria
17. Instruksi Mnteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1994 Tanggal 18 Maret 1994 tentang larangan Penerimaan Kuasa untuk Pengurusan Permohonan di Bidang Pertanahan
18. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penetapan besarnya Uang Pengganti Biaya Cetak Balngko Sertifikat dan Tata Cara Pengelolaannya
19. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1850 Tanggal 15 Juni 1994 tentang Perubahan Penggunaan Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Nonpertanian
20. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 410-1851 Tanggal 15 Juni 1994 tentang Pencegahan Pengurangan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Nonpertanian Melalui Penyususnan RTR
21. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 460-3346 Tanggal 31 Oktober 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Nonpertanian
22. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 5334/MK/9/1994 Tanggal 29 September 1994 tentang Perubahan Penggunaan tanah Sawah Beririgasi teknis Untuk Penggunaan Tanah Nonpertanian
23. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: 5335/MK/9/1994 Tanggal 29 September 1994 tentang Penyususnan RT.RW. Dati II
24. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: 5417/MK/10/1994 Tanggal 4 Oktober 1994 tentang Efisiensi Pemanfaatn Lahan bagi Pembangunan Perumahan
25. Peraturan Menteri Negara agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematik di Daerah Uji Coba
26. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya dalam Rangka Pemberian Sertifikat Hak Tanah Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang Menjadi Objek Proyek Operasi negara Agraria
27. Keputusan Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan
28. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 600-1702 Tanggal 1 Juni 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Pememrintah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembayaran PPh Pengaihan Hak Atas Tanah
29. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasioanl Nomor 600-913 tanggal 26 Maret 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Pememrintah Nomor 3 Tahun 1994 Pph Pengalihan Hak Atas Tanah
30. Surat Edaran Deputi Bidang Umum Badan Pertanahan Nasional Nomor 600-951 Tanggal 30 Maret 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Pememrintah Nomor 3 Tahun 1994 tentan Pembayaran Pph Pengalihan Hak Tanah
31. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.04/PJ.33/1994 Tanggal 10 Mei 1994 tentang Pembayaran Pph dalam Tahun Berjalan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas tanah atau Tanah dan Bangunan
32. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.6/1994 Tanggal 20 Juni 1994 tentang Keterangan NJOP PBB untuk Keperluan Pembayaran Pph atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah atau tanah dan Bangunan
33. Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-05/PJ.31/1994 Tanggal 10 Agustus 1994 tentang Penegasan tentang Pembayaran Pph Pasal 25 Atas Transaksi Pengalihan Tanah dan atau bangunan
34. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 700-818 Tanggal 18 Maret 1994 tentang Instruksi tentang Larangan Penerimaan Kuasa Pengurusan Permohonan di Bidang Pertanahan
35. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-912 Tanggal 26 Maret 1994 tentang Petunjuk Pembuatan Akta Pemindahan Hak Serta Penerbitan Sertifikatnya

Rekomendasi



Khatulistiwa Online | khatulistiwadotnet@gmail.com
Alamat : Jl. Cendrawasih, No. 642 B - RT. 15, RW. 27 Maguwo - Banguntapan - Bantul Yogyakarta
Tel 0274-8081717, SMS/WhatsApp 08886811968, BBM 746663F1