Cart masih Kosong

Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Abdul Khakim, S.H., M.Hum.

Citra Aditya 2009
452 hlm.
Rp 65,000
Disk: 10 %
Tidak tersedia

Deskripsi

DAFTAR ISI
HALAMAN PERSEMBAHAN
BIODATA PENULIS (EDISI KEDUA)
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR (EDISI KEDUA)
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR SKEMA

BAB I PENDAHULUAN
A. ISTILAH-ISTILAH
B. PENGERTIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
C. KEDUDUKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
D. ASAS, TUJUAN, DAN SIFAT HUKUM KETENAGAKERJAAN
1. Asas Hukum Ketenagakerjaan
2. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan
3. Sifat Hukum Ketenagakerjaan
E. LINGKUP DAN PENGATURAN OPERASIONAL HUKUM KETENAGAKERJAAN
1. Masa Sebelum Bekerja (Pre-Employment)
2. Masa Selama Bekerja (During Employment)
3. Masa Setelah Bekerja (Post Employment)
F. SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN

BAB II PENEMPATAN TENAGA KERJA
A. ASAS PENEMPATAN TENAGA KERJA
B. RUANG LINGKUP PENEMPATAN TENAGA KERJA
1. Antar Kerja Lokal (AKAL)
2. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
3. Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
4. Penempatan Tenaga Kerja Asing
C. PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
1. Prinsip Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
2. Pelaksana Penempatan TKI di Luar Negeri dan Para Pihak Terkait
3. Legalitas Penempatan TKI di Luar Negeri
4. Tugas, dan Kewajiban Pemerintah
5. Hak dan Kewajiban Calon TKI/TKI
6. Tata Cara Penempatan TKI
7. Perlindungan TKI
8. Penyelesaian Perselisihan
9. Pengawasan

BAB III HUBUNGAN KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
A. HUBUNGAN KERJA
1. Unsur Hubungan Kerja
2. Kewajiban Para Pihak
B. PERJANJIAN KERJA
1. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja
2. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja
3. Pengelompokan Perjanjian Kerja
4. Berakhirnya Perjanjian Kerja
C. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
1. Dasar Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
2. Prinsip Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
3. Syarat-syarat Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
4. Kategori Pekerjaan untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
5. Pengelompokan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
6. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
7. Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
D. PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN (OUTSOURCING)
1. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
2. Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh
E. STATUS PERJANJIAN KERJA MIGAS DENGAN PEKERJAAN KERJA WAKTU TERTENTU
F. PERJANJIAN KERJA LAUT
1. Pengertian Perjanjian Kerja Laut
2. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja Laut
3. Pengelompokan Perjanjian Kerja Laut
4. Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian Kerja Laut
5. Ketentuan Pidana dalam Perjanjian Kerja Laut
6. Keterkaitan Perjanjian Kerja Laut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan
G. HUBUNGAN INDUSTRIAL
1. Pengertian Hubungan Industrial
2. Landasan Hubungan Industrial
3. Tujuan Hubungan Industrial
4. Ciri-ciri Hubungan Industrial
5. Perspektif Hubungan Industrial dan Peranan Para Pihak
6. Sarana Pendukung Hubungan Industrial
H. PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
1. Pengertian Istilah
2. Perbandingan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama
3. Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

BAB IV PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
A. PRINSIP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
B. JENIS DAN OBJEK PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
1. Jenis Perlindungan Tenaga Kerja
2. Objek Perlindungan Tenaga Kerja
C. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
1. Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Maksud dan Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3. Ruang Lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Kewajiban Para Pihak
D. PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
E. PERLINDUNGAN UPAH
1. Asas Pengupahan
2. Bentuk Upah
3. Upah Minimum
4. Upah Lembur
5. Beberapa Alasan bagi Pekerja/Buruh untuk Tetap Berhak Menerima Upah
6. Keterlambatan Pembayaran Upah

BAB V PELATIHAN KERJA

BAB VI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
A. PENGERTIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
B. JENIS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
C. PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
1. Bipartit
2. Konsiliasi atau Arbitrase
3. Mediasi
4. Pengadilan Hubungan Industrial
D. MOGOK KERJA (STRIKE) DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN (LOCK OUT)
1. Mogok Kerja (Strike)
2. Penutupan Perusahaan (Lock Out)
E. PERANAN POLRI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN DALAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
BAB VII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN HAK-HAK PEKERJA/BURUH
A. PENGERTIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
B. JENIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
1. Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum
2. Pemutusan Hubungan Kerja Demi oleh Pengadilan
3. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh
4. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha
C. PROSEDUR PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
1. Prosedur PHK Secara Umum
2. Prosedur PHK oleh Pengusaha
3. Prosedur PHK oleh Pekerja/Buruh
D. PENETAPAN HAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
BAB VIII PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

BAB IX ORGANISASI PEKERJA/BURUH, ORGANISASI PENGUSAHA, DAN ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL (ILO)
A. ORGANISASI PEKERJA/BURUH
1. Dasar Hukum
2. Sejarah Berdirinya Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
3. Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja/Serikat Buruh
4. Multi-Serikat Pekerja/Serikat Buruh
5. Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
6. Keterwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Kelembagaan Hubungan Industrial
B. ORGANISASI PENGUSAHA
1. Sejarah Berdirinya Organisasi Pengusaha
2. Bentuk, Sifat, dan Tujuan APINDO
3. Keterkaitan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 4. Organisasi Pengusaha Sektoral
5. Keterwakilan Organisasi Pengusaha dalam Kelembagaan Hubungan Industrial
C. ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION/ILO)
1. Prinsip dan Tujuan Berdirinya International Labour Organization
2. Struktur Organisasi International Labour Organization (ILO)
3. Manfaat Menjadi Anggota International Labour Organization (ILO)

BAB X OTONOMI DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BIDANG KETENAGAKERJAAN
A. KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN
B. KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN
1. Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja
2. Pembinaan Hubungan Industrial
3. Perlindungan Tenaga Kerja
4. Pelaksanaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
5. Pelaksanaan Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan
6. Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja
7. Pelaksanaan Pengawasan Norma Perempuan dan Anak
8. Pelaksanaan Pengawasan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
9. Pelatihan Kerja
10. Produktivitas Kerja
11. Penggunaan Tenaga Kerja
12. Pengembangan dan Perluasan Kerja
C. PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGA KERJAAN DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB XI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
A. ARTI PENTING PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
B. ASPEK HUKUM PERDATA
1. Penyelesaian di Luar Pengadilan
2. Penyelesaian Melalui Pengadilan
C. ASPEK HUKUM ADMINISTRASI
1. Lingkup Aspek Hukum Administrasi
2. Ketentuan dan Bentuk Sanksi Administrasi Bidang Ketenagakerjaan
D. ASPEK HUKUM PIDANA
1. Pengertian Tindak Pidana
2. Unsur Tindak Pidana
3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Penyidikan
5. Ketentuan Pidana Bidang Ketenagakerjaan

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
I. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Rekomendasi

Rekomendasi Pembeli


Komentar


Khatulistiwa Online | khatulistiwadotnet@gmail.com
Alamat : Jl. Cendrawasih, No. 642 B - RT. 15, RW. 27 Maguwo - Banguntapan - Bantul Yogyakarta
Tel 0274-8081717, SMS/WhatsApp 08886811968, BBM 746663F1